BAP Miryam Dikesampingkan dan Hakim Menegaskan Ini

BAP Miryam – Majelis hakim mengesampingkan berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani sementara dicek KPK tentang dengan perkara korupsi e-KTP. Namun majelis hakim meyakinkan soal aliran duwit USD 1,2 juta yang di terima Miryam, politikus Hanura.

“Menimbang BAP di tingkat penyidikan terhadap hakikatnya cuma merupakan pedoman untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, bukan sebagai alat bukti info saksi. Keterangan saksi yang sanggup berguna sebagai alat bukti yang sah adalah info yang diberikan saksi di persidangan,” ujar hakim ketua John Halasan Butar-butar membacakan putusan terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, yang juga dikutip dari berita politik salah satu media online indonesia.

Miryam sebenarnya dulu mencabut info didalam BAP sementara bersaksi didalam persidangan Irman dan Sugiharto. Meski mencabut BAP di persidangan, jaksa terhadap KPK tetap pakai BAP Miryam di penyidikan didalam menyusun surat tuntutan kepada dua eks pejabat Kemendagri yang menjadi terdakwa.

“Keterangan saksi Miryam S Haryani yang dipergunakan sebagai alat bukti didalam perkara ini adalah info saksi yang diberikan saksi berikut di persidangan,” kata hakim John didalam pertimbangan putusan.


Dalam putusan, majelis hakim menyebut nama-nama yang mendapat keuntungan berasal dari penyimpangan proyek e-KTP. Nama-nama berikut berasal berasal dari DPR, pihak swasta, dan panitia proyek e-KTP. Namun berita aneh yang dapat kami sampaikan tidak ada.

“Terdapat pihak-pihak lain yang mendapatkan keuntungan,” kata hakim bagian Anwar membacakan analisis yuridis berasal dari unsur dengan target beruntung diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi didalam putusan perkara korupsi e-KTP.

Dalam perkara ini, terdakwa Irman divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan untuk Irman. Sedangkan terdakwa Sugiharto divonis 5 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan. Keduanya dinilai terbukti secara sah bersalah melaksanakan tindak pidana korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Pihak lain yang mendapatkan keuntungan proyek e-KTP di antaranya berasal berasal dari DPR, swasta, dan pejabat Kemendagri. Dari pihak DPR, mereka yang disebut terima keuntungan berasal dari proyek e-KTP adalah Miryam S Haryani sebesar USD 1,2 juta, Markus Nari USD 400 ribu, dan Ade Komarudin USD 100 ribu.

Leave a Reply