Pelanggar Pemilu Kediri Bisa Ditarik Keranah Pidana

Berita Kediri Pelanggar Pemilu Bisa Ditarik Keranah PidanaSegala kemungkinan masih bisa saja terjadi dalam proses pemilihan ataupun hasil pemilihan nantinya, Berita Kediri seandainya pemilu kepala daerah benar bisa dilaksanakan. ‎ Celah gugatan yang akan diajukan pasangan calon beserta tim pemenangannya, terhadap bentuk pelanggaran terhadap proses pemilihan ataupun ketidakpuasan pada hasil pemilihan, memungkinkan akan mewarnai dinamika pemilu kepala daerah disejumlah daerah.

Tidak terkecuali di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri yang masuk salah satu dari 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, 9 Desember nanti. Ketua Bawaslu RI, Daniel Sukro, saat kunjungan kerja ke Pacitan, Minggu (2/8), mengatakan, segala bentuk ketidak puasan yang berujung pada kasus hukum, diakuinya masih sangat mungkin terjadi dalam proses pemilihan. Baik pemilu legislatif, Pemilu Presiden serta pemilihan bupati dan wakilnya ada di Kediri.

Namun yang perlu dibedakan, Berita kediri hari ini dalam setiap sengketa pemilihan, yaitu sengketa terhadap proses atau sengketa pada hasil pemilihan. “Dari dua sengketa tersebut, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) yang punya kapasitas absolut untuk menyelesaikan,” katanya.

Panwaslu, lanjut Daniel, ‎merupakan perangkat Undang-undang yang memiliki tugas pokok dan Berita Kediri fungsi sebagai lembaga independen yang melaksanakan pengawasan terhadap semua proses tahapan pemilihan. Sehingga seandainya terjadi sengketa dalam proses pemilihan atau hasil dari pemilihan, Panwaslu memang memiliki kompetensi menanganinya sesuai Berita Kediri amanah Undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis).

“Panwaslu memang punya kompetensi khusus dalam pengawasan pemilihan sebagaimana diamanatkan Undang-undang,” jelasnya.

Daniel mengakui, terkait Berita Kediri sanksi seandainya terjadi pelanggaran, memang secara implisit tidak ada satu pasal di UU 8 Tahun 2015 yang mengatur sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar terhadap proses pemilihan bupati dan wakil bupati.

‎Meski begitu, Daniel Berita Kediri menegaskan, ada upaya hukum lain yang bisa dijadikan dasar untuk menjerat pelanggannya. Disinilah, KUHP akan membuka celah untuk menjerat mereka.

“Namun sekali lagi, itu Berita Kediri bukan ranah panwaslu. Penegak hukum yang punya kompetensi untuk menarik persoalan tersebut ke ranah KUHP,” tegasnya.

Leave a Reply